BANDA ACEH - Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah menyatakan tidak akan ada dualisme kepemimpinan antara Gubernur dengan Wali Nanggroe di Aceh. Pasal-pasal yang memungkinkan terjadinya dualisme atau tumpang tindih wewenang di dalam Qanun Lembaga Wali Nanggroe sudah dibahas intensif dengan Prof Dr Ryaas Rasyid selaku Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI.
Hal itu diungkapkan
Gubernur Zaini dalam acara kupi beungoh (coffee morning) dengan unsur pimpinan
Harian Serambi Indonesia di Restoran Pendapa Gubernur Aceh, Senin (28/10) pagi.
Gubernur menyatakan
sudah dicapai kemajuan yang cukup berarti dalam pembahasan Qanun Aceh Nomor 8
Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe oleh Tim Bersama bentukan Pemerintah
Aceh dan Kementerian Dalam Negeri. Pembahasan yang dilakukan di Jakarta itu
juga melibatkan para dirjen Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Men-PAN).
Bukti dari kemajuan itu,
kata Gubernur Zaini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah menyetujui
pembentukan Sekretariat Wali Nanggroe. “Untuk membentuk Sekretariat Wali
Nanggroe tak ada masalah lagi. Tinggal mengisi orang-orangnya saja,” kata Zaini
Abdullah.
Ia tambahkan, Tim
Bersama bukan cuma membahas Qanun Lembaga Wali Nanggroe, tapi juga Qanun
Bendera dan Lambang Aceh serta Rancangan Peraturan Presiden tentang Pertanahan,
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kewenangan, juga RPP
tentang Minyak dan Gas Bumi di Aceh. Pembahasan itu dikebut dalam dua bulan
terakhir. Dua hari berturut-turut dalam satu minggu dibahas pasal demi pasal.
Kalau ada pasal yang dipending, maka akan didiskusikan dengan kementerian dan
lembaga terkait.
Dalam pembahasan kemarin
di Jakarta, kata Gubernur Zaini, ia mendapat laporan dari tim Aceh, sudah
dicapai kesepakatan bahwa pemerintah pusat setuju pengelolaan minyak dan gas
bumi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut Aceh akan dikelola bersama
dengan sistem bagi hasil. Tapi format bagi hasil di wilayah ZEE ini akan
dibicarakan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan.
Zaini berharap semua RPP
tersebut, terutama RPP Kewenangan dan Migas dapat diselesaikan pada akhir
Desember tahun ini, sesuai dengan harapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Akses ke pelabuhan
Ditanya tanggapannya tentang peningkatan status Pelabuhan Krueng Geukueh, Gubernur Zaini menyatakan senang karena status pelabuhan umum di Aceh Utara itu kini sudah ditingkatkan menjadi pelabuhan impor barang-barang tertentu (makanan/minuman, kosmetika, pakaian jadi, elektronika, dan alas kaki).
Ditanya tanggapannya tentang peningkatan status Pelabuhan Krueng Geukueh, Gubernur Zaini menyatakan senang karena status pelabuhan umum di Aceh Utara itu kini sudah ditingkatkan menjadi pelabuhan impor barang-barang tertentu (makanan/minuman, kosmetika, pakaian jadi, elektronika, dan alas kaki).
Untuk menyikapi hal itu,
Gubernur Zaini akan memprioritaskan akses dan peningkatan kualitas jalan dari
Aceh Tengah-Bener Meriah tembus ke Desa Jamuan, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara
seterusnya ke Pelabuhan Krueng Geukueh.
“Pelabuhan Krueng
Geukueh bisa mengimpor 840 item barang-barang tertentu, itu sebuah kemajuan.
Tapi kita tak mungkin mengimpor saja dan membiarkan kapal pengangkut barang
pulang dalam keadaan kosong. Kita gunakanlah kesempatan ini untuk ekspor,” kata
Zaini.
Untuk ekspor, Gubernur
Zaini mengandalkan komoditas kopi dan berbagai hortikultura yang dihasilkan di
Aceh Tengah dan Bener Meriah. “Untuk itu, jalan tembus dari Aceh Tengah-Bener
Meriah ke Krueng Geukueh kita prioritaskan tahun depan, sehingga ekspor kopi
dan hortikultura lainnya dari Dataran Tinggi Gayo bisa lebih lancar, tidak
terkendala pengangkutannya menuju kapal,” ujar Zaini.
Ditanya, apakah mungkin
mengalihkan jalur kereta api dari Aceh Tengah ke Krueng Geukueh, sebagaimana
disarankan Bupati Aceh Tengah Nasaruddin, menurut Gubernur Zaini, itu tidak
mungkin direalisasi saat ini.
“Kereta api itu proyek
multiyears pusat. Yang sangat mungkin kita realisasi dalam waktu dekat adalah
menyelesaikan jalan tembus dan meningkatkan kualitas jalan dari Aceh Tengah ke
Krueng Geukueh,” kata Zaini Abdullah.
Bukan cuma ruas jalan
Aceh Tengah-Krueng Geukueh, tapi juga ada 10 ruas jalan lainnya yang terbagi
dalam 14 paket yang akan direalisasi mulai tahun depan untuk menguak keterisoliran
Aceh pedalaman. Ruas-ruas jalan itu terbanyak berada di wilayah tengah dan
barat selatan Aceh.
Acara kupi beungoh itu
dihadiri Asisten Sekda Aceh T Said Mustafa, Kepala Bappeda Aceh Prof Dr
Abubakar Karim, dan Kepala Biro Humas Setda Aceh, Nurdin F Joes, pejabat
lainnya, termasuk Dr Suraiya IT dan Fakhrul Razi selaku Tim Asistensi Gubernur
Aceh. Rombongan dari Serambi dipimpin H Sjamsul Kahar, didampingi Pemred
Mawardi Ibrahim. (dik/nas)
Sumber :
0 komentar:
Posting Komentar
Komentar Anda sangat saya butuhkan!!